Mojokerto, Kertonews.com- Keberadaan proyek ‘kontroversial’ pembangunan irigasi Dam Wonokerto, senilai Rp 4,1 Miliar yang berlokasi di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang dikerjakan PT Cumi Darat Konstruksi terbukti bermasalah sejak awal.
Tidak hanya itu, pengerjaan proyek yang dikerjakan PT yang beralamat kan di Desa Sidokumpul Kecamatan Kemlagi tersebut juga amburadul. Bahkan pemenang lelang proyek infrastruktur tersebut juga tidak punya pengalaman.
Kondisi ini terungkap saat digelarnya audiensi bersama pimpinan DPRD dan Komisi III Kabupaten Mojokerto. Yang menghadirkan pihak rekanan dan dinas PUPR. Awalnya keduanya ( PUPR dan rekanan) diminta menjelaskan terkait progress pengerjaan.
Namun, kondisi yang semula kondusif berubah memanas setelah pihak rekanan bersikukuh melaksanakan pengerjaan sesuai SOP namun tidak bisa membuktikan dengan dokumentasi.
Sementara itu pihak dewan malah berpendapat sebaliknya, karena berdasarkan temuan dewan saat sidak yang dibuktikan dengan dokumentasi. Terbukti adanya pemanfaatan batu kali dan pasir hasil galian untuk kebutuhan proyek, serta tidak menerapkan K3.
Dari pengakuan direktur PT Cumi Darat Nuraji Aris Dwinata ternyata pihaknya tidak mempunyai pengalaman sama sekali.
”Iya, kami belum punya pengalaman untuk yang di PT Cumi Darat Konstruksi ini,” katanya.
Tak ayal pernyataan tersebut membuat para anggota dewan naik pitam. Dan langsung memberikan rekomendasi untuk penghentian dan pemutusan kontrak.
”Kalau situasi seperti ini, itu membuktikan kalau PT ini tidak jelas kompetensinya. Karenanya saya secara pribadi merekomendasikan agar proyek hentikan, diputus kontraknya, dan di backlits hari ini,” ujar anggota Komisi III DPRD Eko Sutrisno, dengan muka merah padam.
Rekomendasi ini, lanjut Eko, bukan tanpa dasar, tapi sudah terbukti kalau rekanan sebagai pemenang lelang ini tidak punya keahlian khusus serta pengalaman dibidangnya. .
Hal ini juga diamini ketua Komisi III, Edy Sasmito, termasuk Jadi Fakturahman yang juga merekomendasikan untuk dihentikan dan diputuskan kontrak. ”Kalau direktur tidak paham, mengerjakan proyek stregis daerah bisa rusak ini, dari awal ada permainan. Risikonya besar, karena ini kaitannya dengan anggaran pemerintah,” ungkapnya geram.
Sementara itu, Aini Zuhro Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto yang memimpin RDP juga menegaskan kalau PT Cumi Darat Kontruksi ini memang tidak layak untuk mengerjakan proyek stratergis ini.
”Terkait pengerjaan proyek ini, ternyata panjang rentetannya. Mulai dari awal perusahaan ini tidak kompeten untuk menjadi pemenang lelang. (Cumi Darat Konstruksi) ini tidak layak karena tidak mempunyai pengalaman sama sekali,” ungkap Ayni Zuroh.
Menurut Ketua DPC PKB Kab Mojokerto ini jika proyek ini diteruskan tentu akan berpotensi ada konsekuensi hukum terhadap pembayaran pengerjaan proyek senilai Rp 4,1 miliar.
Meski demikian disisi lain, DPRD juga tidak mau menghambat proyek ini karena berdampak dan memberikan asas manfaat cukup besar kepada lahan pertanian seluas 90 hektare di dua desa.
”Proyek strategis ini ditunggu-tunggu masyarakat, kita tidak mau sampai berhenti, tetapi kami juga tidak mau dikerjakan rekanan yang tidak sesuai kompetensinya. Jadi saat ini kita urai untuk mencari solusi terbaik,” jlentrehnya.
Menanggapi tuntutan dewan ini, Anik PLT PUPR tampaknya tidak bisa berbuat banyak dan minta waktu untuk pembenahan dan evaluasi. ” Dan persoalan ini akan kami juga konsultasikan terlebih dahulu dengan tim hukum. ” jawabnya. (diak/adv)

penulis: Diak

Editor: kaylla