Mojokerto, Kertonews.com- Dengan pengamanan ekstra ketat, dari aparat kepolisian dan TNi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Untuk melakukan audensi dengan pimpinan dewan bersama jajaran Forpimda.

Dalam audensi nya selain menyuarakan lima tuntutan rakyat ( Pancatura) yang menjadi issue nasional.  Para mahasiswa ber almamater merah tersebut juga menyuarakan tuntutan lokal terkait dengan persoalan perburuhan, PHK masal,
serta issue issue lainya yang saat ini terjadi di Mojokerto.
Selain itu Mahasiswa, juga mempertanyakan target kinerja DPRD. ” Dalam hal ini, kami perlu tahu target kinerja DPRD, juga sebaliknya apa sangsinya bila tak penuhi target.  juga terkait moraturiom DPR RI dari presiden Prabowo yang tidak boleh kunjungan ke luar negeri, kalo di DPRD bagaimana ? ” kata Anggi salah satu anggota GMNI.
Dalam audensi yang digelar didalam salah satu ruang di lantai dua, rabu 03/08/2025. Para mahasiswa juga minta dilibatkan dalam penyusunan anggaran serta keputusan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah.  ” minimal tiga bulan sekali kita diberi kesempatan untuk bertemu, berdiskusi dan memberi masukan kepada wakil rakyat. Agar kita tahu apa saja peraturan yang sudah di sahkan DPRD ” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Aini Zuhro Ketua DPRD Mojokerto, menegaskan pada intinya semua akan jadi evaluasi bersama.   Dan semua aspirasi sudah diterima. ” Intuk diskusi lebih panjang tidak mungkin dilakukan hari ini.  nanti kita agendakan lagi di waktu yang lebih panjang.” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aini juga menerangkan kalau persoalan ini jangan disamakan DPRD dengan DPR RI ,”  karena saat ini kita sudah melakukan efisiensi sampai 50 persen.  apalagi sejak ada Perpres 33 . Termasuk masalah kinerja, selama ini dewan sudah menerbitkan beberapa perda inisiatif.  dan ini memang perlu disosialisasikan semua pihak” terangnya.
Menyinggung masalah perburuhan, Aini menjelaskan kalau masalah buruh ini memang menjadi buah simalakama. Karena mojokerto ini masuk ring satu, sehingga pihak perusahaan juga merasa berat.  ” Masalah PHK ini kita perlu duduk bersama jangan sampai investor lari dari Mojokerto.  Selama ini dewan juga sudah menjembatani masalah perselisihan perusahaan dengan karyawannya.
Sementara itu Bupati Mojokerto Muhamad Allbara, yang hadir langsung dalam audensi tersebut. Juga mengakui kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan PHK. ” Salah satunya yang terjadi di PT Pakerin karena itu menyangkut masalah sengketa keluarga. Namun saya berjanji semua masalah perburuhan akan segera dikomunikasikan untuk mencari solusi terbaik” ujar Gus Barra.
Dalam kesempatan yang sama Kapolres Mojokerto AKBP Irham Kustarto. Mengapresiasi audensi GMNI ini, menurutnya dengan audensi seperti ini semua akan bisa tersampaikan dengan baik.  sehingga tidak sampai ada pihak-pihak kontraproduktif yang akan mendompleng gerakan adik adik mahasiswa.
” yang jelas untuk supremasi hukum kami tidak akan tebang pilih, selama ini saya tidak pernah melakukan penangguhan penahanan.  Karena semuanya sudah projustisia. Kami hanya mengingatkan jangan sampai kita melakukan kerusuhan karena semuanya akan dengan cepat terdeteksi” tekannya. ( diak)

penulis: Diak

editor : kaylla