Mojokerto, Kertonews. com,- Guna menindaklanjuti surat pengaduan yang dikirimkan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia ( APPI) . Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar RDP atau Rapat Dengar Pendapat, dengan anggota LSM bidang pendidikan tersebut. Kamis (12/10/2026).
Selain APPI Komisi IV juga melibatkan Dinas Pendidikan (Dispendik ) dan Inspektorat. Agenda RDP kali dipimpin langsung oleh Agus Fauzan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto.
Dalam kesempatan tersebut Kasiono Ketua APPI Mojokerto menyampaikan sejumlah temuan di lapangan terkait program revitalisasi sekolah yang ditengara tidak sesuai prosedur.
” Dalam hal ini, kami hanya ingin duduk bersama untuk berdialog dan menyampaikan temuan kami mengenai proyek revitalisasi di sejumlah sekolah yang dikerjakan tidak sesuai prosedur. kata Kasiyono Ketua APPI.
Menurut Kasiono, banyak pengerjaan pembangunan sekolah melalui program revitalisasi di swakelolakan. Sehingga hasilnya tidak sesuai standar.
” Itu belum termasuk temuan lainya saat kami meninjau langsung ke lapangan. Kami tidak ingin para kepala sekolah nantinya malah banyak yang berurusan dengan hukum karena tidak adanya pendampingan dari instansi terkait, ” Tambahnya.
Menanggapi temuan APPI, Ainur Rosyid Anggota Komisi IV DPRD Kab Mojokerto meminta kepada instansi terkait khususnya dinas pendidikan untuk ikut melakukan pendampingan dan pengawasan langsung ke lapangan. ” Meski program revitalisasi sekolah tersebut menjadi kewenangan pusat.
Dimana penggunaan anggarannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah. Kami meyakini dalam hal ini masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum oknum dilapangan. Karenanya kami minta pihak Diknas melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pelaksanaan program pendidikan ini.” Tegas legislator dari Fraksi PPP ini.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Fauzan Ketua Komisi IV juga mengamini apa yang diungkapkan Ainur Rosyid tersebut.
” Mengingat pentingnya program revitalisasi ini, kami juga menekankan kepada semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan biar program revitalisasi sekolah berjalan dengan baik. Karena program ini berkelanjutan sampai tahun 2028″ Kata Anggota Fraksi PKB ini.
Sementara itu Amzar Siregar Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto menjelaskan sebelum program revitalisasi direalisasikan, semua Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia sudah pernah dikumpulkan oleh Kemendikdamsen di Jakarta, terkait dengan program prioritas dari presiden tersebut.
” Pada saat itu disampaikan, pada
tahun ini, program revitalisasi sekolah sudah dimulai. Dengan titik sasaran 11 ribu sekolah, kemudian meningkat lagi menjadi 41 ribu se-Indonesia.
Kemudian meningkat lagi yang terakhir adalah 60 ribu se-Indonesia. Dimana
kita, dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota diminta oleh Kemendikdasmen untuk mengawal agar proyek program prioritas Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik.” Jelas Amzar.
Amzar menambahkan bahwasanya, pengguna anggarannya adalah Kemendik Dasmen dan penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan. Sementara dinas pendidikan hanya membantu kemendikdasan untuk mengawal agar proses revitalisasi ini tidak ada yang terkendala.
Kita sangat terbantu dengan program revitalisasi ini. Karena sekolah yang rusak di Kabupaten Mojokerto daoat diperbaiki. Kita sangat bersyukur sekali ketika ada program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sehingga sekolah-sekolah kita bisa diperbaiki. ” Yang pasti, ini adalah program pusat yang harus kita dukung bersama-sama. Yang jelas kami sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal dan peduli dengan dunia pendidikan.
Atas temuan dan masukkannya ini, kami akan lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pendampingan ” Tegasnya. (Diak/ADV )