Mojokerto,Kertonews.com-Guna memastikan program kerja sekaligus serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan sesuai perencanaan. Komisi I DPRD Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto, Senin (20/7/2026).
Disela sela Sidak, Enny Rahmawati, mengatakan sidak sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan kondisi riil pelaksanaan program di lapangan.
“Ini agenda sidak, sehingga tidak ada pemberitahuan. Kami berharap ada informasi yang menjadi tugas kami. Kami minta penjelasan, sampai pertengahan tahun ini penyerapan anggaran sudah berapa persen, sudah terlaksana berapa, kenapa belum dan apa kendalanya,” ungkap Enny.
Dalam kunjungan tersebut, Enny bersama sejumlah anggota Komisi I ditemui langsung Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, Ikromul Yasak. Kehadiran kepala OPD tersebut mendapat apresiasi dari jajaran wakil rakyat.
Enny menegaskan, Komisi I juga ingin mengetahui program yang diajukan Bakesbangpol dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Menurutnya, Bakesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Dalam P-APBD program apa yang diajukan Kesbangpol. Kami ingin Bakesbangpol menjadi OPD yang disegani. OPD ini harus bisa melaksanakan program yang dianggarkan. Kami ingin membedah Bakesbangpol seperti apa. Kalau ada masalah, minimal kita tahu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, Ikromul Yasak, menjelaskan bahwa realisasi anggaran hingga semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari 50 persen. Bahkan, menurutnya, serapan anggaran Bakesbangpol menjadi salah satu yang tertinggi di lingkungan Pemkot Mojokerto.
“Pelaksanaan penganggaran di Kesbangpol sampai semester satu, alhamdulillah nomor satu di OPD. Itu di atas 50 persen lebih,” jelasnya.
Ia mengatakan, tingginya serapan anggaran tersebut dipengaruhi sejumlah program yang telah berjalan, termasuk penyaluran hibah partai politik, hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), serta kegiatan rutin Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Selain itu, Bakesbangpol juga tengah mempersiapkan sejumlah kegiatan ke depan, termasuk agenda peringatan HUT Kemerdekaan RI pada Agustus mendatang.
Dalam P-APBD 2026, Bakesbangpol juga memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp500 juta untuk kegiatan gathering Forkopimda. Kegiatan tersebut akan dimanfaatkan sebagai forum komunikasi untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di Kota Mojokerto.
“Riak-riak yang ada kami komunikasikan dengan Forkopimda agar masalah tetap kondusif. Alhamdulillah Kota Mojokerto kondusif, berdasarkan pengalaman kerusuhan tahun 2025,” pungkas Ikromul. ( diak/ ADV)
Penulis : Diak
Editor : Kayla
