Mojokerto,Kertonews.com — Agenda hearing antara Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Tim Satgas MBG Kabupaten Mojokerto yang telah dijadwalkan resmi, terpaksa batal digelar. Penyebabnya, seluruh anggota Satgas MBG tidak hadir tanpa keterangan dalam forum yang dinilai strategis tersebut.
Ketidakhadiran Satgas MBG menuai kekecewaan dari Komisi IV DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, menyayangkan sikap tidak kooperatif tersebut. Menurutnya, hearing ini bukan sekadar agenda formal, melainkan forum penting untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ketidakhadiran Satgas MBG menuai kekecewaan dari Komisi IV DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, menyayangkan sikap tidak kooperatif tersebut. Menurutnya, hearing ini bukan sekadar agenda formal, melainkan forum penting untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Hearing ini bukan acara seremonial. Kami ingin klarifikasi dan evaluasi secara terbuka. Ketidakhadiran Satgas MBG menjadi catatan serius terkait komitmen transparansi,” ujar Agus Fauzan dengan nada tegas.
Ia menegaskan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Setiap program yang menggunakan anggaran publik, kata dia, wajib siap diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Meski hearing batal digelar, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto memastikan agenda tersebut akan dijadwalkan ulang. DPRD menegaskan agar pada agenda selanjutnya seluruh unsur Satgas MBG hadir lengkap serta membawa data pelaksanaan program secara komprehensif.
“Ke depan kami berharap ada sikap kooperatif. Jika ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas kembali terulang, DPRD akan mengambil langkah pengawasan lanjutan sesuai kewenangan,” tegasnya.
Komisi IV menekankan, pengawasan dilakukan semata-mata untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman secara hukum, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Sementara itu, staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang mendampingi Komisi IV mengaku hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi terkait alasan ketidakhadiran Tim Satgas MBG.
“Sampai saat ini belum ada informasi atau pemberitahuan resmi terkait ketidakhadiran Satgas MBG,” ujar salah satu staf pendamping Komisi IV DPRD.(adv)
